Profil

STRUKTUR ORGANISASI BPS KABUPATEN BULELENG


SEJARAH BPS

Periode 1920-1942, masa Hindia Belanda

Didirikan taun 1920 dengan tugas mengumpulkan data statistik Bea dan Cukai, dan bernaung di bawah Departemen Landbouw Nijverheid en Handel.

Tanggal 24 September 1924 pusat kegiatan pindah dari Bogor ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor voor de Statistiek (CKS)

Periode 1942-1945, masa pemerintahan Jepang

CKS beralih ke Pemerintah Militer Jepang. Kegiatannya diarahkan utuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan Pemerintah Militer Jepang. Bernaung di bawah Gubernur Militer (Gunseikanbu) dengan nama Chosasitsu Gunseikanbu

Periode 1945-1950, masa pemerintahan RI

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945  Chosasitsu Gunseikanbu diubah menjadi Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI), yang dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo

Pada awal 1946, KAPPURI pindah ke Yogyakarta. Saat itu KAPPURI dipimpin oleh SEMAUN. Sementara itu di Jakarta Pemerintah Federal (Belanda) menghidupkan kembali CKS.

Periode 1950-1957

Berdasarkan surat edaran Kementrian Kemakmuran 12 Juni 1950 No. 219/SC, kedua kantor tersebut dilebur menjadi satu dengan nama "Kantor Pusat Statistik" di bawah Kementrian Kemakmuran.

Periode 1957-1997

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 172/1957, Kantor Pusat Statistik (KPS) diubah menjadi "Biro Pusat Statistik" (BPS), dan langsung berada di bawah Perdana Menteri.

Pada tanggal 24 September 1960 dengan Undang-undang No. 6 tahun 1960 tentang Sensus dan tentang Statistik tanggal 26 September 1960 dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1960 ditetapkan bahwa "Biro Pusat Statistik" (BPS), ditugasi sebagai penyelenggara Sensus (pasal 2 UU No. 6 tahun 1960) dan BPS berada di lingkungan Kabinae Perdana Menteri sebagai Pusat Penyaluran Statistik (Pasal 2 UU No. 7 tahun 1960).

Tahun 1961, untuk yang pertama kalinya BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk sejak masa Kemerdekaan RI. Setiap kantor Gubernur (Propinsi), Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan dibentuk bagian yang mengurus pelaksanaan Sensus Penduduk.

Tahun 1965, dengan Keputusan Presidium Kabinet No. Aa/C/9 Bagian Sensus di tiap Kantor Gubernur dan Kabupaten/Kotamadya tersebut ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik